BkkbN kampanyekan program pencegahan korupsi berbasis keluarga

“Sehingga nilai-nilai kejujuran tertanam sejak balita, remaja sampai dengan lansia.”

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus melakukan kampanye program pencegahan korupsi berbasis keluarga ke seluruh wilayah di Indonesia.
“BKKBN terus mengkampanyekan pencegahan korupsi berbasis keluarga, salah satunya melalui seni dan budaya tradisional yang ada di Indonesia,” kata Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty melalui siaran pers di Jakarta, Minggu.

Pernyataan tersebut disampaikan terkait Peluncuran Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga Melalui Seni dan Budaya Tradisional di Nagrek, Kabupaten Bandung.

Dalam acara tersebut disuguhkan pertunjukan seni tradisional khas masyarakat setempat, yaitu wayang golek yang didalamnya berisi pesan-pesan anti korupsi berbasis keluarga.

“Pendidikan anti korupsi dan penanaman hidup sederhana dalam keluarga menjadi hal yang paling utama untuk terus disosialisasikan dalam menanamkan nilai kejujuran berbasis keluarga,” kata Surya.

Dia menambahkan, BKKBN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang salah satu fokus utamanya pembangunan keluarga, memiliki andil besar dalam pencegahan korupsi berbasis keluarga.

Hal itu karena penanaman anti korupsi dapat disinergikan dengan program-program pembangunan keluarga khususnya melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Bina Keluarga Lansia dan masyarakat pada umumnya.

“Sehingga nilai-nilai kejujuran tertanam sejak balita, remaja sampai dengan lansia,” katanya.

Dia juga menyebutkan, penyampaian pesan anti korupsi berbasis keluarga juga dilakukan melalui kegiatan yang langsung melibatkan masyarakat dan dilaksanakan dengan bahasa yang dapat diterima oleh masyarakat.

“Kegiatan tersebut selain untuk melestarikan seni dan budaya tradisional, juga menyisipkan pesan-pesan kejujuran dan anti korupsi kepada keluarga-keluarga Indonesia, sehingga harapan ke depan, keluarga-keluarga Indonesia bebas dari korupsi,” katanya.

Ditulis : joni syafrizal
sumber :BKKBN (ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan),Jakarta (ANTARA News)

46,2 Persen Pria Berencana Nikah di Usia 20-25

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah lama meluncurkan program generasi berencana atau Genre. Namun, upaya pendewasaan usia perkawinan dirasakan masih belum maksimal.

Berdasarkan survei pada 2015, sekitar 19,2 persen remaja wanita merencanakan nikah di usia 22 tahun. “Untuk pria sekitar 46,2 persen merencanakan nikah usia kisaran 20 hingga 25 tahun,” ujar Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty di Kantor BKKBN, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2016).

Padahal, lanjut Surya, sesuai kampanye BKKBN, usia ideal menikah untuk wanita itu minimal 21 tahun. Sementara untuk pria minimal usia 25 tahun.

Berdasarkan evaluasi, tidak optimalnya kampanye penundaan usia perkawinan itu karena kampanye Program Genre sebelumnya yang tidak fokus.

“Sebelumnya itu kampanye diarahkan ke substansi kesehatan reproduksi remaja. Yaitu katakan jangan pada seks pranikah, jangan pada napza, dan tidak pada HIV/AIDS,” lanjut dia.

Surya merasa, untuk bisa mengoptimalkan Program Genre, maka harus merujuk kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga.

“Pasal 24 ayat 1 itu menyebut penyelenggaraan KB dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satunya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,” kata Surya.

Dengan mempertimbangkan semua itu, BKKBN membuat pencitraan baru atau rebranding dengan mengubah substansi menjadi katakan tidak pada nikah dini, katakan tidak pada seks pra nikah, dan katakan tidak pada penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (napza).

“Kita mempertimbangkan amanat yang tertuang dari PP 87 Tahun 2014 itu dan melakukan pengkajian mendalam. Ya akhirnya sampai pada hasil ini. Rebranding,” jelas dia.

Program Genre sendiri merupakan program yang dikembangkan dalam rangka membantu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja. Sasaran dari program itu adalah para remaja usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah.

“Dengan Program Genre ini, para remaja akan mampu menempuh jenjang pendidikan secara terencana, berkarier, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi mereka,” pungkas Sury.

Disusun oleh : Joni syafrizal

Disarikan dari : google.com //liputan 6 :pria menikah diusia 20-25

Budaya Korea, Budaya Kita punya itu ….

“eh Han Ga-In cantik banget  ya…. Pingin deh jadi pacarnya”
“Udah tau lagu nya  yang baru rilis belom? Katanya sekarang masuk di puncak klasmen musik lho”
“wak kawan , gw baru makan bulgogi, maknyus loh …bravo ”

Pernah mendengar percakapan semacam ini? Tentu saja pernah kan? Produk besutan negeri ginseng ini memang sangat marak di negara kita, Indonesia. Tidak hanya kaum hawa yang berbunga – bunga melihat ketampanan aktor – aktornya, kaum adam pun ikut ternganga saat melihat aksi panggung girl band ala Korea Selatan, yang katanya begitu aduhai. Ya, hingga saat ini Hallyu atau gelombang Korea masih melanda bangsa kita.

Korea Selatan, memang negara dengan ragam budaya. Negara dengan nama asli Taehan Min’Guk ini masih menjaga kekentalan budayanya. Hal ini dapat kita saksikan pada berbagai drama Korea, seperti penggunaan Hanbok saat upacara adat, sajian kimchi dan budaya pernikahan dengan sejuta kompleksitasnya. Tak hanya dramanya, kebudayaan korea pun ikut hadir dan merasuk dalam berbagai lagu K-Pop yang saat ini banyak kita dendangkan.

Sejak masuknya drama Endless Love (Autumn in my Heart) di salah satu stasiun televisi di Indonesia pada tahun 2000, kebudayaan Korea memang sudah banyak mencuri hati rakyat Indonesia, terutama kalangan wanita dan remaja. Tak jarang kita melihat penerus bangsa kita begitu fasih mengucapkan sarangheyo serta hapal dengan kebiasaan masyarakat disana. Tidak hanya di Indonesia, kejadian serupa juga terjadi di negara lainnya, seperti Jepang, Tiongkok dan Taiwan. Hal ini merupakan sebuah bukti otentik bahwa Korea Selatan mampu memertahankan budayanya sekaligus mengekspansi budaya di berbagai belahan dunia lainnya.

Lalu bagaimana dengan Budaya Nasional?

Koleksi Spring/Summer 2010 dari Dries Van Noten yang ditampilkan di Paris Fashion Week.

Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai budaya bangsa tercinta kita, apakah ada yang mampu menyebutkan salah satu prestasi budaya nasional kita? Mungkin banyak dari pembaca akan menggelengkan kepalanya, sebagian lainnya mungkin akan berusaha mengingat ingat detil prestasi yang pernah ditorehkan, dan lainnya mungkin akan sekedar melewatkan bagian ini.

Indonesia memang punya sejuta budaya, bahkan lebih. Setiap etnis yang tersebar di nusantara memiliki ciri khas yang seharusnya mampu memukau jiwa, namun kenyataan berkata sebaliknya. Gamelan, yang notabene berasal dari tanah Jawa justru lebih menarik lebih banyak perhatian bangsa asing dibandingkan dengan penduduk pribumi. Bahkan, diNew Zealand School of Music (NZSM), permainan gamelan sudah menjadi salah satu mata kuliah dengan kode PERF 250.

Lain cerita, karya lukis batik juga mendunia. Jenis kebudayaan ini sudah dinobatkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Secarafashion, batik juga sudah berulang kali digunakan oleh bintang-bintang internasional seperti Bill Gates, Jessica Alba, Ratu elizabeth II, Ratu Sophie, dan Ratu Juliana. Selain itu, karya lukis batik juga sudah menyabet berbagai juara di berbagai ajang internasional. Bangga dengan prestasi ini? Tentu saja semua akan serempak menjawab “ya”. Namun bagaimana kita bisa berbangga saat kita tidak pernah tahu prestasi ini?

Pergelaran Tari Kecak Bali

Berbeda dengan gamelan dan batik, tari kecak yang berasal dari Bali sudah menjadi buah bibir di mancanegara. Tak jarang kita temukan warga asing datang ke pulau dewata karena penasaran dengan indahnya tarian misterius itu. Warga Bali pun turut andil dalam membudayakan tari Kecak ini. Sebagian tempat juga menjadikan ajang latihannya sebagai daya tarik terhadap turis mancanegara.

Ah, andai saja penyanyi tenar macam Isyana Sarasvati mendendangkan lagu khas Jawa Barat semenjak awal karirnya, tentu namanya tak akan semenggelegar sekarang. Ataupun jika Sheila on 7 ternyata tampil di panggung dengan menggunakan Buya dan memainkan kakula, tentu popularitasnya tak akan mencapai hati jutaan penikmat musik Indonesia, mentok-mentok penduduk Sulawesi Tengah saja. Ya, memang kebuyaan etnis “kita” hanya milik penduduk lokal, tidak pernah menjadi budaya bangsa seutuhnya.

Harus Bagaimana?
Tari Saman di Jalanan Eropa

Setelah disajikan dengan berbagai kenyataan pahit di atas, mungkin sebagian akan mulai bertanya “Lalu saya harus bagaimana?” Budaya Indonesia terlalu beragam dengan sebaran wilayah yang begitu luar biasa luas. Berteriak – teriak untuk mencintai budaya Indonesia saja tentu tidak cukup. Toh, hingga saat ini remaja Indonesia, atau bahkan diri kita sendiri masih belum kenal dengan variasi budaya kita dan justru berkiblat pada budaya Barat. Perlu rumus nan cantik untuk untuk menetralisir racun budaya yang terjadi di negara kita.

Break the wall mungkin jadi satu satunya cara yang ampuh mengelola problematika degradasi budaya ini. Batas tegas antara teknologi dan kebudayaan harus segera dihapuskan. Pamali terhadap teknologi sebisa mungkin ditekan jauh ke dalam bumi. Bagaimana mungkin kita dapat mengenalkan kebudayaan kepada anak cucu kita hanya dengan berbekal cerita turun – temurun tanpa memperkenalkan wujud aslinya? Mustahil seseorang anak dapat mengenal berbagai kebudayaan Indonesia hanya dengan sebuah buku kecil bernama RPUL dan pelajaran seni budaya yang hanya dipatok 2 jam seminggu.

Kita selayaknya perlu belajar dari Korea Selatan. Negara ini mampu mengaburkan batas nyata antara kebudayaan modern dengan kebudayaan tradisionalnya. Cibiran serta omong kosong tentang tabunya adaptasi budaya pada teknologi informasi seakan dipatahkan menjadi kepingan – kepingan kecil. Lewat musik dan dramanya lah Korea Selatan mampu memikat hati penduduk dunia, membuat pelancong dari berbagai penjuru dunia berbondong bondong datang, dan membuat budaya lokal menjadi budaya internasional.

Pelik memang, disaat para budayawan jatuh bangun memertahakan budaya Indonesia pada sendi – sendi kehidupan kita, pemegang tahta media nasional justru tak lagi mengindahkan ragam budaya tersebut. Mereka sibuk memenetrasi pemikiran generasi muda bangsa dengan kebudayaan Barat semata – mata untuk meraup keuntungan sebesar besarnya. Asa untuk memerkenalkan budaya Indonesia di mata Internasional layaknya hanya berupa api – api kecil saja, yang lantas padam termakan waktu. Bukanlah perkara mudah untuk merubah pola pikir bangsa ini, namun apakah kita ingin terus seperti ini? Kita harus bangkit. Kami percaya entah dalam 10, 20 ataupun 100 tahun lagi budaya kita akan bersanding dengan berbagai budaya diluar sana. Bukan sebagai budaya lokal, namun sebagai budaya Indonesia.

Peran BkkbN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai mengadakan inisiasi untuk Sosialisasi pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kreatif Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang kreatif melalui pegelaran kesenian dan kebudayaan dinilai memiliki potensi besar dalam upaya pengembangan dan pembangunan terhadap generasi muda.

Seni dan Budaya dapat menumbuhkan semangat serta pemkiran positif kaum muda untuk menciptakan generasi yang berencana, sehat, cerdas serta memiliki akhlak mulia. Sebab, kesenian dan budaya memiliki kandungan pesan moral yang kental untuk mendidik prinsif-prinsif pembangunan. Dengan ini, BKKBN menggalakkan program KIE kreatif melalui seni dan budaya agar dapat membantu perjalanan pembangunan kependudukan bidang remaja.

Selain dengan prorgram KIE Kreatif ini dapat menumbuhkan kembali cinta kepada budaya bangsa, diharapkan dapat menjadi media edukasi untuk sosialisasi pemuda anti Narkoba, menghindari seks bebas, HIV/AIDS, penyakit menular seksual, dan program KB. Dengan kemasan budaya, informasi dapat tersampaikan lebih menarik dan mengena melalui kegiatan seperti ini.

Ditulis oleh : Joni syafrizal

KEPENDUDUKAN DALAM “EARTH DAY 2016”

Setiap tahun kita merayakan Hari Bumi Internasional pada tanggal 22 April 2016. Bumi tempat kita tinggal, merupakan planet yang paling nyaman dalam tata surya. Tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, adanya siang dan malam. Tidak terlupa adanya oksigen juga air yang allah ciptakan untuk kita semua .

Bumi, satu-satunya planet yang sempurna untuk kita. Bagai terserang penyakit, kian hari kian parah. Lautnya semakin kotor, air bersihnya semakin sedikit, udaranya kian berpolusi, suhunya semakin panas, cuacanya makin tidak stabil. Dan penyebab sakitnya bumi kita ini, tak lain adalah kita. Penduduknya, manusia.

Hubungan antara kependudukan dan lingkungan bagai dua sejoli di masa SMA yang penuh dengan nostagia yang menarik , saling mempengaruhi satu sama lain. Masalah kependudukan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena pada dasarnya, manusia dan makhluk hidup lainnya merupakan komponen hidup yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya.

Indonesia secara kuantitas menempati urutan ke empat sebagai negara terpadat, berdasarkan, hasil sensus penduduk pada tahun 2010, total penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan, jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat mencapai 237.6 juta jiwa pada tahun 2010, dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang cukup tinggi yaitu 1,49 persen per tahun naik dibandingkan dari 1,47 persen per tahun pada tahun 2000. Itu berarti dapat diproyeksikan pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa. (BPS, 2015)
Lalu, apa saja yang mungkin dapat terjadi akibat peningkatan tajam penduduk di Indonesia? Salah satu contoh dampak yang sudah mulai terlihat yaitu gajah masuk desa akibat habitatnya dirusak oleh manusia sehingga gajah tersebut kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan sehingga masuk desa untuk mendapatkan makanan, kelangkaan air akibat menghilangnya daerah serapan air. Kekurangan bahan pangan akibat bertambah banyaknya penduduk dan berkurangnya lahan pertanian. Hingga pencemaran udara akibat bertambahnya kendaraan bermotor dan berkurangnya pohon. (Kusminingrum, 2008. Liputan 6, 2015. BBC, 2015.)

Salah satu provinsi yang mengalami kerusakan lingkungan terparah di Indonesia adalah Provinsi Jambi. Jambi pada tahun 1990 masih memiliki setidaknya 2,2 juta ha hutan. Hutan ini menyokong Suku Anak Dalam (salah satu suku yang menempati hutan di Provinsi Jambi), dalam melakukan kegiatan berburu, meramu, menangkap ikan dan memakan buah-buahan yang ada di dalam hutan, menyokong pasokan air bersih Jambi, sebagai sumber resapan, dan menyokong sumber udara bersih sebagai paru-paru Jambi. (Forest Watch Indonesia. 2011)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur Komunikasi Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rudi Syaf, di Jambi pada pertemuannya dengan Antaranews, (2012), hutan Jambi hingga pada tahun 2012 tersisa kurang dar 1,3 juta hektar. Hal ini menunjukkan bahwa, Jambi telah kehilangan 46% hutannya hanya dalam kurun waktu 12 tahun. Kurang lebih 1,1 juta hektar ini setara dengan 142.857 kali luas Gelora Bung Karno.

Dampak nyata yang terlihat adalah saat ini Jambi kesulitan air bersih, sumur warga mengering, warga terpaksa harus mengeluarkan anggaran Rp60.000 untuk membeli air bersih untuk 1.000 liter yang di jual pedagang keliling. PDAM pun mengakui, sebelumnya air bersih dialirkan ke semua pelanggan selama 24 jam, namun kini PDAM terpaksa melakukan pengaturan supply kepada pelanggan dengan menggilir waktu supply agar dapat merata. (Antaranews. 2015)

Rudy Syaf juga mengatakan bahwa, akibat nyata dari kerusakan hutan ini menyebabkan intensitas air menjadi tinggi dan ketinggian air di sungai pun bertambah. Bahkan hampir semua kabupaten di Jambi mengalami Banjir tiap tahunnya. (Berita Satu, 2016).

Mari kita lihat untuk kondisi di perkotaan seperti Jakarta. Pertambahan penduduk secara nyata mengubah kondisi lingkungan di perkotaan. Jakarta dengan 15.173 penduduk dalam 1 KM per segi, tentu membuat Jakarta mengalami kemacetan yang tidak dapat dielakkan setiap harinya. Padatnya kendaraan menyebabkan Jakarta menjadi kota ketiga setelah Mexico city dan Bangkok sebagai kota paling berpolusi. Bahkan telah ditemukannya jejak polutan di biomarker urin dan darah pada 200 sampel penduduk Jabodetabek, berdasarkan hasil riset yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes.

Beralih ke Jogja. Jogja yang telah menjadi kota pendidikan menarik perhatian pencari ilmu di Indonesia. Dengan total 120 perguruan tinggi, Jogja menarik banyak mahasiswa dari luar batas wilayahnya untuk mengais ilmu di sana. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pertambahan penduduk yang cukup signifikan dan tentunya memberikan dampak juga terhadap perubahan lingkungan. Untuk pertama kalinya terjadi, Jogja mengalami krisis air bersih. Hal ini dikarenakan membludaknya penduduk dan penggunaan air secara masif. Ditambah semakin berkurangnya daerah resapan air akibat diubah menjadi lahan tempat tinggal.

Lantas timbul pertanyaan. Apa yang dapat kita lakukan?
Tentunya kita perlu mengambil langkah-langkah solutif untuk menyelesaikan kedua pokok permasalahan ini. Yaitu dari segi masalah kependudukan dan masalah lingkungan. Dan kedua solusi tersebut perlu berjalan secara beriringan dan linier untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Untuk permasalahan lingkungan perlu dilakukannya reboisasi dan penghijauan. Kemudian untuk permasalahan kependudukan, perlu dilakukannya program KB dan penyediaan rumah susun. Mari kita bahas satu persatu.
Reboisasi diperlukan dalam upaya mengatasi kerusakan hutan. Penanaman pohon kembali akan membuat hutan mendapatkan vegetasinya. Hutan yang hidup kembali akan menciptakan kondisi udara yang sejuk serta mencegah berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan. Tumbuhan yang ada pada dasarnya akan menyerap air hujan, sehingga suatu daerah yang ditumbuhi banyak tanaman mempunyai persediaan air yang mencukupi dan dapat menjadi wilayah resapan atau penampungan air untuk wilayah di sekitarnya.

Selain di hutan, tumbuhan hijau juga mempunyai peran yang sangat penting di luar kawasan hutan. Tumbuhan hijau sebagai produsen utama oksigen, sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, penghijauan atau penanaman tumbuhan hijau, dapat dimulai dari lingkungan sekitar kita seperti halaman rumah. Kita dapat memanfaatkan lahan yang ada di halaman rumah untuk ditanami dengan tumbuhan hijau, misalnya tanaman hias, tanaman obat dan tanaman berkulit keras. Lahan di sekitar tempat tinggal kita seperti kompleks perumahan juga dapat kita manfaatkan untuk penghijauan.

Tentunya, solusi ini perlu berjalan berdampingan dengan upaya menanggulangi permasalahan kuantitas penduduk yang ada. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan program Keluarga Berencana yang efektif. Sebagaimana yang di lakukan oleh mantan Presiden Ke-2 Indonesia, Soeharto pada masa orde baru. Terlihat pada tahun 1980, BkkbN memproyeksi pada tahun 2010 Indonesia mempunyai 340 juta penduduk, dan pada tahun yang sama program KB diberlakukan, hingga dampaknya pada tahun 2010 kemarin Indonesia hanya berpenduduk 236 juta jiwa. Hal ini berarti, kebijakan yang diterapkan beliau kala itu mampu menahan 100 juta kelahiran penduduk baru. Program ini berhasil mengingat masifnya sosialisasi KB yang dilakukan beliau. Hampir di tiap kampung, di gapura, atau di depan puskesmasnya, pasti ada patung bapak dengan ibu menggandeng dua anak dan ada lambang dua jari di dalam lingkaran sebagai cara sosialisasi mengenai program KB.

Sri Hartoyo, Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) ,mengatakan saat ditemui oleh tim redaksi jktproperty (2014), dengan besarnya pertumbuhan penduduk, Indonesia memerlukan 31 juta unit rumah baru untuk menyokong seluruh rumah tangganya. Sebanyak 18,5 juta di perkotaan, sementara sisanya sebanyak 12,5 juta unit di pedesaan. Jika dibangun rumah tapak, maka akan diperlukan 170.000 hektar lahan. Sementara jika dibangun sebagai rumah susun hanya memerlukan 39.000 hektar. Artinya efisiensi yang dihasilkan dari pembangunan rumah susun mencapai 436%.

Permasalahan lingkungan pada dasarnya disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk. pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan tempat tinggal, mengharuskan merusak hutan dan area lahan serapan. Oleh karena itu pada hari bumi ini, mari kita tingkatkan kepedulian kita dengan lingkungan, jangan lupa untuk membantu penghijauan bumi dengan menanam pohon di sekitar lingkungan Anda, dan tak tertinggal. . .
DUA ANAK CUKUP KOK!!!!!! GAK REPOT !!!!!BRO >>>>>>ayo KB ….

Daftar Pustaka

Antaranews. 2015. Warga Jambi Kesulitan Peroleh Air Bersih. 27 Oktober 2015.http://jambi.antaranews.com/berita/308984/warga-jambi-kesulitan-peroleh-air-bersih(diakses pada 10 April 2016)

Antaranews. 2012. Hutan Jambi tingga 1,3 Hetare. 14 September 2012.http://www.antarakalbar.com/berita/306215/hutan-jambi-tinggal-13-juta-hektare(diakses pada 10 April 2016)

BBC. 2015. Gajah liar mengamuk ratusan warga desa di Aceh mengungsi. 29 Oktober 2015.http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151029_indonesia_gajah(diakses pada 10 April 2016)

Berita Satu. 2016. Kerusakan Hutan Penyebab Utama Banjir di Jambi. 17 Februari 2016.http://www.beritasatu.com/nasional/349807-kerusakan-hutan-penyebab-utama-bencana-banjir-di-jambi.html (diakses pada 10 April 2016)

BPS, 2015. Laporan Bulanan Data Sosial Edisi 55. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Forest Watch Indonesia. 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia periode tahun 2000-2009.Jakarta: Forest Watch Indonesia.

Jktproperty. 2014. Pembangunan Rumah Susun Hemat 430% Pemanfaatan Lahan. 3 September 2014. http://jktproperty.com/pembangunan-rumah-susun-hemat-430-pemanfaatan-lahan/ (diakses pada 10 April 2016)

Kusminingrum, Nanny. 2008. Polusi Udara Akibat Aktivitas Kendaraan Bermotor di Jalan Perkotaan Pulau Jawa dan Bali. Jakarta: Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Liputan 6. 2015. Dilanda Kemarau, Kota Jambi Krisis Air Bersih. 11 Agustus 2015.http://news.liputan6.com/read/2291282/dilanda-kemarau-kota-jambi-krisis-air-bersih(diakses pada 10 April 2016)

Disusun oleh : Joni Syafrizal

PENGARUH PERTAMBAHAN PENDUDUK TERHADAP KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN KELESTARIAN ALAM

Kita semua tau bahwa pertambahan penduduk di Indonesia semakin meningkat, sehingga berdampak pada lingkungan yang semakin lama semakin tidak terkendali. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi, tentunya akan berdampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Kehidupan manusia tidak lepas dari alam. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, manusia melakukan eksploitasi yang mendorong peningkatan kebutuhan akan lahan untuk pemukiman serta sumber daya alam. Ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dan peningkatan produksi pangan akan memengaruhi kualitas hidup manusia. Namun, eksploitasi alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan peningkatan kelestarian terhadap alam tentunya akan membawa malapetaka bagi generasi selanjutnya. Sebagai contoh, di kota-kota besar tingkat kepadatan penduduknya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk di daerah pedesaan. Dengan banyaknya jumlah penduduk diperkotaan tersebut, tentu kita dapat melihat adanya ketidakseimbangan. Salah satunya adalah bencana banjir yang rutin melanda wilayah Jakarta. Hal ini berakibat pada rusaknya lingkungan dan kerusakan ekosistem serta sarana dan prasarana yang ada di daerah sekitar yang terkena banjir.

Dampak pertambahan penduduk terhadap keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam lainnya adalah berdampak buruk bagi ketersediaan air, ketersediaan udara bersih, minimnya kesempatan mengenyam pendidikan, terbatasnya ketersediaan perumahan dan semakin sedikitnya lahan kosong.

Air merupakan sumber kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar manfaatnya bagi manusia. Pada umumnya, kebutuhan air diperkotaan dipenuhi oleh PAM (Perusahaan Air Minum) yang mengalirkan air sampai ke rumah-rumah penduduk. Akan tetapi, makin padatnya penduduk menyebabkan daerah peresapan air hujan makin berkurang. Padahal, kebutuhan air dari PAM banyak yang diambil dari air bawah tanah. Oleh karena itu, makin padat jumlah penduduk menyebabkan penipisan persediaan air bawah tanah.

Di daerah padat penduduk seperti di perkotaan, jumlah kendaraan bermotor meningkat. Gas sisa pembakaran kendaraan bermotor menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara banyak mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia. Manusia dan makhluk hidup memerlukan udara sehat, yaitu udara yang tidak mengandung unsur pencemar, sedangkan semakin bertambahnya penduduk tentu saja meningkatkan jumlah kendaraan bermotor tersebut.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pemukiman dan sarana-sarana umum terus bertambah, sehingga banyak lahan pertanian yang dialih fungsikan, misalnya untuk tempat tinggal, pembangunan pabrik dan rumah sakit. Akibatnya, produksi pertanian akan menurun dan bahan pangan banyak yang harus diimpor.

Pendidikan merupakan usaha mencerdaskan manusia, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan akan terus meningkat apabila jumlah penduduk usia muda terus bertambah. Kemampuan menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat termasuk pendidikan makin kecil. Apabila suatu negara tidak mampu mencukupi dan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, banyak anak yang tidak tertampung di sekolah-sekolah.
Tentu saja hal ini akan berakibat pada meningkatnya pengangguran dan anak tidak sekolah. Akibat pertambahan penduduk juga mengakibatkan peningkatan kebutuhan pangan.

Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya-upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam tetap terjaga. Upaya-upaya kecil yang dapat kita lakukan diantaranya saling mengingatkan bahwa bila tingkat kependudukan lebih tinggi dibandingkan tingkat ketersediaan sumber daya alam, tentu akan berdampak negatif bagi keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam.

Selain itu sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait juga sangat penting. Salah satunya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dengan program KB atau Keluarga Berencana. Jika pertumbuhan penduduk dapat ditekan, tentu saja kerusakan terhadap lingkungan pun dapat berkurang. Selain itu kebijakan pemerintah juga sangat penting, diantaranya menggalakkan kembali program transmigrasi, sehingga tingkat kependudukan disetiap daerah dapat merata.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 setelah Amerika Serikat, China dan India. Jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, serta kondisi geografis berupa kepulauan serta persebaran penduduk yang tidak merata menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun bertambah pesat. Hal ini dapat dilihat dalam kurun waktu 40 tahun (tahun 1971-2010), penduduk Indonesia bertambah sekitar 88 juta jiwa. Berdasarkan data terkini, jumlah penduduk Indonesia sebagaimana yang tercatat dalam sensus penduduk 2010 sebesar 237.641.236 jiwa (www.bps.go.id). Kondisi demikian menimbulkan beragam permasahan kependudukan seperti kemiskinan, kriminalitas, pencemaran lingkungan, keterbatasan sumberdaya alamdan masalah-masalah lainnya. Dimana sangat dibutuhkan kesadaran berbagai pihak bahwa masalah kependudukan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, Swasta serta Masyarakat sipil termasuk kelompok remaja sebagai generasi muda bangsa memiliki tanggung jawab yang sama besar.

Sebelum kita membahas gagasan mengenai cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam karena tidak terkendalinya laju kependudukan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa dan bagaimana keadaan kependudukan dan lingkungan di Indonesia, pengertian dan jenis-jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia terkait dengan polusi yang mengusai ibu kota Jakarta, dan bencana-bencana alam yang terjadi akibat ulah manusia sendiri,faktor-faktor penyebabnya, dan cara menanggulanginya ditinjau dari berbagai pihak terkait, serta gagasan untuk mengatasinya.

Relevansi antara jumlah penduduk dengan tingkat kerusakan lingkungan
Menurut UUD 1945 ; Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Menurut Thomas Robert Malthus dalam Essay on the Principle of Population (1798), dikatakan bahwa “ Penduduk bertambah menurut deret ukur dan bahan makanan bertambah menurut deret hitung ”.

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupannya dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari definisi diatas tersirat bahwa makhluk hidup merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik dalam hal respirasi, pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk yang paling unggul di dalam ekosistemnya, memiliki daya dalam mengkreasi dan mengkonsumsi berbagai sumber-sumber daya alam bagi kebutuhan hidupnya.Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat seperti itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan dan pencemaran lingkungan.

Skema pertumbuhan penduduk di Indonesia

Sumber: BPS.2011 (Welijati,Blogspot)

Sudah banyak sekali terjadi pencemaran lingkungan di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai macam masalah seperti polusi dari kendaraan, banjir yang disebabkan oleh buang sampah sembarangan, serta panasnya bumi karena kurangnya oksigen sebab hutan-hutan banyak ditebang sebagai lahan tempat tinggal manusia, dan tanaman-tanaman semakin berkurang dan semakin sedikit menghasilkan oksigen . Jika ditinjau ulang, seluruh aktivitas yang dapat merusak lingkungan tersebut dan juga menghasilkan polusi, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Manusia dalam hal ini berperan penting dalam kelangsungan hidup lingkungan di sekitarnya. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu tempat cenderung menyebabkan pencemaran dalam suatu lingkungan tersebut.

Pencemaran atau polusi tidak dapat dihindari, yang dapat dilakukan adalah mengurangi, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat kepada lingkungannya. Jumlah penduduk yang makin meningkat menyebabkan kebutuhannya makin meningkat pula. Hal ini berdampak negatif pada lingkungan, yaitu:

1) Makin berkurangnya lahan produktif, seperti sawah dan perkebunan karena lahan tersebut dipakai untuk pemukiman.

2) Makin berkurangnya ketersediaan air bersih. Manusia membutuhkan air bersih untuk keperluan hidupnya. Pertambahan penduduk akan menyebabkan bertambahnya kebutuhan air bersih. Hal ini menyebabkan persediaan air bersih menurun.

3) Pertambahan penduduk juga menyebabkan arus mobilitas meningkat. Akibatnya, kebutuhan alat tranportasi meningkat dan kebutuhan energi seperti minyak bumi meningkat pula. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran udara dan membuat persediaan minyak bumi makin menipis.

4) Pertambahan penduduk juga menyebabkan makin meningkatnya limbah rumah tangga, seperti sampah dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan

B .Kebijakan program KB dan Generasi Berencana dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk Untuk Keseimbangan lingkungan dan Kelestarian Alam

Bagaimana pengendalian penduduk yang sudah dilakukan Indonesia ?. Indonesia telah memiliki badan yang bertugas dalam pengendalian penduduk, berdasarkan UU No 52 Tahun 2009, badan ini berubah dari badan koordinasi menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program KB merupakan salah satu langkah BKKBN dalam mengendalikan penduduk. Program KB ini diatur dalam beberapa peraturan seperti contohnya PP No 38 tahun 2007 dan UU No 52 tahun 2009.

Pengendalian penduduk menjadi Pekerjaan Rumah bagi negara Indonesia untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan. Sayangnya, program KB yang dicanangkan oleh BKKBN melemah ketika awal otonomi daerah digulirkan karena urusan KB dan Kependudukan sudah menjadi urusan pemerintah daerah. BKKBN daerah yang dulu terkoordinasi dengan BKKBN Pusat saat ini sudah tidak lagi, BKKBN Pusat hanya terkoordinasi dengan BKKBN Provinsi.
Generasi muda merupakan generasi produktif yang terbesar jumlahnya dalam piramida penduduk dan merupakan sasaran program, seperti penundaan usia perkawinan sehingga dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menunda usia kawin, diharapkan angka kelahiran akan menurun. Mestinya arah pembangunan Program KB lebih mendepankan pada promosi baik melalui media cetak, elektronik maupun media luar ruang dengan sasaran kepada generasi muda. Promosi dapat dilakukan diberbagai tempat yang bisa di jangkau atau dilihat oleh anak-anak muda tersebut.

Program Keluarga Berencana dipandang mampu menekan laju pertumbuhan penduduk karena program tersebut memiliki tujuan:
Tujuan umum :
Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjami terkendalinya pertambahan penduduk.

Tujuan khusus:

Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi.
Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.
Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.
Selain program Keluarga Berencana, pemerintah dalam hal ini BKKBN juga memiliki program PKBR yang bertujuan untuk menyiapkan Generasi Berencana. Salah satu tujuan program ini adalah Pendewasaan Usia Perkawinan. Program ini dipandang penting mengingat generasi muda merupakan generasi produktif yang terbesar jumlahnya dalam piramida penduduk dan merupakan sasaran program, seperti penundaan usia perkawinan sehingga dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menunda usia kawin, diharapkan angka kelahiran akan menurun. Mestinya arah pembangunan Program KB lebih mengendapkan pada promosi baik melalui media cetak, elektronik maupun media luar ruang dengan sasaran kepada generasi muda. Promosi dapat dilakukan diberbagai tempat yang bisa dijangkau atau dilihat oleh anak-anak muda tersebut.

Guna mencapai berbagai tujuan diatas, BKKBN melakukan perumusan ulang atas Visi dan Misi dalam mengemban tugasnya. Visi BKKBN sekarang ini adalah‘’Penduduk Seimbang 2015’’ dengan Misi ‘’Mewujudan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera’’.

Kata seimbang pada Visi Misi di atas juga mengandung makna adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang ada. Sebagaimana yang termuat dalam UU nomor52/09 pasal 33:1 yang menyebutkan bahwa mobalitas Penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal, didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Laju pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya penekanan jumlah penduduk dan pelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga sehingga kualitas hidup manusia makin baik ke depannya. Ujung dari semua ledakan penduduk itu adalah kerusakan lingkungan dengan segala dampak ikutannya seperti menurunnya kualitas pemukiman dan lahan yang ditelantarkan, serta hilangnya fungsi ruang terbuka. Dampak lonjakan populasi bagi lingkungan sebenarnya tidak sederhana. Persoalannya rumit mengingat persoalan terkait dengan manusia dan lingkungan hidup. Butuh kesadaran besar bagi tiap warga negara, khususnya pasangan yang baru menikah, untuk merencanakan jumlah anak. Untuk itu diperlukan perencanaan program Keluarga Berencana sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta mengintegrasikan isu lingkungan kedalam pendidikan berwawasan kependudukan.

Saran dari penulis adalah :
1.Mengadvokasi pemerintah daerah dengan menampilkan fakta-fakta mengenai permasalahan kependudukan mengingat permasalahan kependudukan sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah setelah diberlakukannya otonomi daerah.
2.Revitalisasi berbagai program KB yang bertujuan menekan laju pertumbuhan penduduk
3.Dikembangkan materi pendidikan kependudukan yang berbasis pada isu lingkungan hidup. Hal diperlukan guna membentuk kesadaran bagi generasi muda akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam.

REVOLUSI KEPENDUDUKAN MENYAMBUT ERA PASAR TERBUKA ASEAN

Persaingan era global dan pasar terbuka ASEAN sudah hampir tiba di penghujung tahun 2015 , oleh karena itu sebagai prasyarat SDM yang berkualitas dan dapat mempunyai nilai saing maka penguasaan bahasa asing dan peningkatan ketrampilan kerja lainnya merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Adanya tantangan untuk dapat meningkatkan kemampuan kompetensi tersebut perlu disikapi dengan positif, namun seiring dengan adanya pembatasan anggaran pemerintah yang membuat perencanaan kegiatan peningkatan SDM menjadi lebih efektif dan efisien.

Di sisi lain, sejalan dengan isu bonus demografi di Indonesia, membuat banyak pihak yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi, yang dimulai sejak awal tahun 90-an. Kondisi ini merupakan dampak jangka panjang dari program KB yang mulai dilaksanakan secara nasional sejak tahun 70an. Tingginya tingkat kelahiran pada dekade 60an dan 70an menyebabkan meningkatnya jumlah kelompok usia muda (15 tahun ke atas) mulai kurun waktu 90-an. Di lain pihak, keberhasilan program KB yang mulai terasa pada dekade 80an menurunkan jumlah penduduk di bawah 15 tahun. Dinamika perubahan struktur umur ini yang berdampak pada menurunnya proporsi penduduk non produktif dan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif.

Secara potensial, kondisi ini sangat baik untuk mendukung kemajuan bangsa. Penduduk usia produktif terutama kaum muda merupakan kelompok yang sangat energik dan kreatif. Indonesia sedang menikmati masa tersebut saat ini. Ditambah dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah, kebijakan ekonomi yang prudent, besarnya proporsi penduduk usia produktif khususnya usia muda merupakan faktor kunci yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan saat ini.

REVOLUSI KEPENDUDUKAN DI ERA PASAR TERBUKA

Isu kependudukan menjadi permasalahan nasional yang mencakup kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Kedinamisan kependudukan di Indonesia sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara. Sejak awal tahun 2000 sampai dengan saat ini, Indonesia terus menikmati pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan namun Indonesia merupakan sedikit negara di dunia yang dapat melalui beberapa kali turbulence ekonomi secara global pada dekade ini. Diantara banyak faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut adalah besarnya konsumsi dalam negeri dan kreatifitas dan produktivitas penduduk usia muda tersebut.

Berdasarkan perhitungan para demographer terhadap indikator dasar kependudukan (tingkat kelahiran dan kematian), bonus demografi akan dinikmati oleh Indonesia sampai dengan sekitar tahun 2030 dan setelah itu secara perlahan akan hilang oleh karena makin membesarnya proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas). Bahkan pada kurun waktu 2020-2030, Indonesia akan menikmati apa yang disebut sebagai window of opportunity, dimana rasio ketergantungan sangat rendah (sekitar 44 persen). Pada kurun waktu tersebut jumlah penduduk di Indonesia berkisar antara 268 juta jiwa (2020) dan 293 juta jiwa (2030). Jumlah penduduk usia produktif pada kurun waktu yang sama adalah 198.5 juta dan 200.3 juta. Disebut sebagai window of opportunity karena kondisi tersebut baru berupa potensi yang aktualisasinya tergantung pada banyak faktor. Paling tidak ada empat faktor kunci yang untuk memaksimalkan window of opportunity tersebut demi kemajuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan penduduk yaitu:

(1) SDM yang berkualitas, (2) mereka terserap dalam pasar kerja, (3) adanya tabungan pada tingkat rumah tangga, dan (4) perempuan dalam pasar kerja.

Untuk memanfaatkan window of opportunity maka kebijakan pengembangan SDM, sektor tenaga kerja, sektor keuangan, sektor riil dan pemberdayaan perempuan harus lebih dipertajam dan disinkronkan satu dengan yang lain dengan memperhatikan dinamika demografi dan sosial ekonomi dari kelompok penduduk usia produktif tersebut. Disamping itu juga perlu diperhatikan kondisi global karena bagaimanapun ke depan keterkaitan antar negara dalam bidang sosial dan ekonomi akan semakin erat.

Persaingan antar SDM di era pasar terbuka nantinya perlu adanya penyiapan SDM kependudukan semenjak dari dalam kandungan ibu dan nantinya dengan adanya 17 tujuan pembangunaan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang salah satunya menekankan adanya peningkatan pendidikan SDM yang dimulai dari pembentukan karakter yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Perubahan paradigma kebijakan kependudukan di Indonesia perlu adanya perubahan/revolusi yang mendasar yang memerlukan kerjasama semua pihak dalam rangka mewujudkan SDM Indonesia yang berdaya saing tinggi.

Kebijakan dan strategi menyiapkan SDM Indonesia yang berkualitas dikaitkan dengan kompetisi antar negara yang semakin meningkat, gambaran pasar kerja dimasa mendatang baik pada skala global maupun nasional, kemajuan teknologi, dinamika kependudukan secara global utamanya migrasi penduduk, laju urbanisasi potensi SDA Indonesia, serta strategi pembangunan global pasca 2015 perlu dilakukan langkah nyata melalui revolusi kependudukan. Perubahan kependudukan yang ada dapat diukur dengan adanya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang nantinya diharapkan dengan adanya peningkatan indeks tersebut akan menunjukkan adanya peningkatan derajat kualitas baik kehidupan individu tersebut maupun nantinya sebagai persiapan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

ditulis oleh :joni syafrizal

disusun oleh : Anindita Dyah Sekarpuri, MSR
Widyaiswara Balai Diklat KKB Bogor

Menyadarkan Remaja Terhadap Masalah Kependudukan

Sampai sekarang, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menghadapi masalah kependudukan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kuantitas penduduk, menurut Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa. Angka ini menduduki ranking ke empat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China (1,3 milyar jiwa), India (998,1 juta jiwa) dan Amerika Serikat (276,2 juta jiwa). Dari segi kualitas pun, Indonesia masih menempati rangking ke 124 dari 187 negara di dunia. Masalah kependudukan ini, sesungguhnya merupakan masalah yang menjadi akar dari segala masalah yang ada di Indonesia

Miris benar, saat masalah yang begitu besar dan memiliki dampak yang sangat luas tersebut tidak banyak disadari oleh remaja Indonesia, yang sesungguhnya merupakan tonggak bangsa dikemudian hari. Masih sangat jarang ditemui di masyarakat Indonesia, remaja yang memahami masalah kependudukan, apalagi yang mampu menjadi agen perubahan untuk menyebarluaskan ilmu tentang kependudukan yang dimilikinya. Remaja-remaja yang mengerti masalah kependudukan biasanya tergabung di dalam kelompok-kelompok tertentu, dan sulit bergerak, karena biasanya remaja kurang berminat untuk membahas masalah-masalah kependudukan, apalagi membahas KB! Padahal, hal-hal seperti itu sesungguhnya sangat perlu dan sangat penting untuk diketahui remaja. Akan tetapi, kita pun tidak bisa seratus persen menyalahkan mereka, akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang masalah kependudukan pun sekarang masih dipertanyakan.

Siapa yang tidak pernah menonton acara musik di televisi?

Saya yakin, hampir semua orang yang duduk di ruangan ini pernah menonton acara musik di televisi. Apakah yang bisa kita dapatkan dari acara musik tersebut? Joget lalala yeyeye, obrolan-obrolan yang tidak terlalu penting, gosip-gosip, dan hal-hal lain yang sesungguhnya kurang bermanfaat. Di sisi lain, dipublikasikan oleh Tempo, acara musik memperoleh porsi jam terbesar kedua dari pemirsa, yakni sekitar 20% atau selama 168 jam setahun. Terlebih, acara musik adalah acara yang sangat dekat dengan remaja. Remaja yang tidak tahu musik, kurang gaul berarti. Selain itu, acara musik memenuhi salah satu dari 5 Teori Psikologi Komunikasi. Psikologi Komunikasi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi (Jalaludin Rahmat). Acara musik memenuhi salah satu teori dalam teori Psikologi Komunikasi, yaitu Teori Agenda Setting. Teori ini menggambarkan mengenai bagaimana media massa mengatur dan mempengaruhi masyarakat dalam menentukan informasi. Dalam kata lain, media massa mampu membuat suatu agenda informasi yang nantinya dianggap penting oleh masyarakat. Apa yang dianggap penting menurut media, itulah yang akan dianggap penting oleh publik. Oleh karena itulah, saya menawarkan sebuah solusi dengan mengampanyekan informasi tentang kependudukan di dalam acara musik. Jika dalam acara musik dimasukkan kampanye tentang kependukan, maka informasi tentang kependudukan tersebut bisa menjadi informasi penting yang harus diketahui oleh remaja. Dengan begitu, informasi bisa tersampaikan dengan baik karena disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan disampaikan oleh artis berikut pembawa acaranya dengan cara yang santai, tanpa mengurangi esensi dari informasi yang diberikan.

Acara musik yang dirasakan kurang mengedukasi masyarakat, bisa menjadi lebih berbobot dengan mengampanyekan informasi-informasi kependudukan sebagai selingan pada acara tersebut. Sebagai contoh, misalnya sebuah band, setelah selesai menampilkan sebuah lagu, kemudian diberikan sebuah sesi selingan berupa obrolan-obrolan ringan seputar kependudukan. Sesi tersebut dapat diberikan judul “Penduduk oh Penduduk” yang membangkitkan rasa ingin tahu dari penonton. Artis-artis dan pembawa acara membahas satu buah masalah tentang kependudukan, misalnya masalah kuantitas penduduk, kemudian membeberkan solusi berikut saran dari permasalahan tersebut. Tentu saja sesi acara tersebut harus diawasi langsung oleh BKKBN pusat.

Oleh karena itulah, menjadikan acara-acara musik sebagai salah satu media kampanye kependudukan untuk remaja, dapat menjadi solusi untuk mengedukasi remaja tentang kependudukan. Inilah saatnya untuk mengubah cara berfikir remaja Indonesia, yang selama ini menganggap bahwa informasi kepedudukan adalah sesuatu yang tidak penting, menjadi sangat penting dengan mengampanyekannya dalam acara-acara musik.

Disusun oleh : Joni syafrizal

Revolusi Mental Harus Dibentuk dari Keluarga,dan Diri sendiri

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty mengatakan, seluruh keluarga di Indonesia dapat mulai menanamkan karakter pada masing-masing anggota keluarga agar memiliki nilai-nilai revolusi mental, yaitu integritas, beretos kerja dan gotong royong.

Revolusi Mental adalah gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama Pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik. Banyak permasalahan yang terjadi di negara kita saat ini, mulai dari rakusnya pejabat yang memperkaya diri sendiri, pelanggaran HAM, hingga perilaku sehari-hari masyarakat seperti tidak mau antre dan kurang peduli terhadap hak orang lain. Namun, perilaku bisa diubah, mental dan karakter bisa dibangun. Karena itu Revolusi Mental bukanlah pilihan, tetapi suatu keharusan, agar bangsa kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik dengan memulai Revolusi Mental dari diri sendiri, sejak saat ini.

Saat ini Revolusi Mental memang masih dalam tahap diperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok, karena itu banyak iklan di televisi, radio dan sebagainya.

Tapi Revolusi Mental tentu tidak boleh berhenti di situ. Revolusi Mental bukan slogan atau jargon tetapi aksi..aksi..aksi! Kita semua harus beraksi untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Pemerintah harus menjadi lebih melayani, menegakkan hukum, pengusaha harus lebih kreatif menghasilkan produk-produk nasional yang lebih bersaing dengan produk luar, sehingga bangsa Indonesia bisa menjadi mandiri.

Masyarakat umum harus bangkit mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk seperti buang sampah sembarangan, tidak bisa antre, sampai mengubah sikap saling membenci antar golongan.

Mari kita mulai bergandengan tangan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat umum membentuk suatu “konsorsium” untuk mengusung aksi bersama mulai dari tingkat nasional sampai tingkat lokal.

Revolusi Mental adalah Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari jebakan degradasi mental yang membuat bangsa kita semakin terpuruk dalam kehidupan Global.

Revolusi mental adalah momentum untuk perubahan, silakan mengkritisi pelaksanaannya agar jadi lebih baik, mari kita berpartisipasi.

“Dengan adanya nilai-nilai revolusi mental yang ditanamkan dalam keluarga dan pada diri sendiri , setiap individu diharapkan dapat lebih mengenal karakternya. Hal ini dapat dimulai dari keluarga dengan membangun komunikasi berkualitas, yang dikenal dengan sebutan komunikasi segitiga, yaitu komunikasi dengan Tuhan, manusia lain dan dirinya sendiri,” kata Surya dalam pembukaan acara Konferensi Keluarga Indonesia 2016 dengan tema ‘Revolusi Mental Berbasis Pancasila Membangun Karakter Bangsa Melalui Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera’ di Auditorium Gedung BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, (2/6/2016).

Surya menambahkan, komunikasi segitiga tersebut sudah tercipta di dalam keluarga, maka kerja BKKBN untuk bisa meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga bisa lebih maksimal.

“Kalau kami kan tugasnya membenahi yang di hulu, kami tugasnya preventif. Jadi tugas kami adalah memelihara revolusi karakter bangsa yang telah dimulai dari mana saja, salah satunya keluarga. Agar ketika masuk ke hilirnya (BKKBN) juga bisa menjadi baik,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut, Surya juga meluncurkan buku yang berjudul “Revolusi Mental Berbasis Pancasila Melalui Keluarga” dengan harapan buku tersebut bisa dijadikan pedoman oleh keluarga di Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai revolusi mental.ayo kawan-kawan untuk membeli bukunya bagus dan keren setiap kalimatnya mempunyai motivasi untuk kita lakukan untuk revolusi metal untuk kita …ayo beli,,,,beli …

ayo bro bentuk revolusi mental sebagai anak bangsa !!!!

Disusun oleh : joni syafrizal

Kependudukan Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk yang tersebar di lebih dari lima ribu pulaunya. Dalam membahas kependudukan suatu negara, kita tidak lepas dari membahas tentang kuantitas juga kualitas dari penduduknya.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Negara Indonesia yang memiliki semua sumber daya alam maupun sumber daya manusia sepertinya belum muncul ke permukaan 100%, masih banyak yang belum tergali, sehingga Negara Indonesia terkesan lambat dalam proses pembangunannya. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, Negara Indonesia belum mampu menyejahterakan semua penduduknya. Berbagai dampak atas banyaknya penduduk yang belum sejahtera akan mengakibatkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kependudukan. Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain :

1. Permasalahan Kuantitas Penduduk di Indonesia

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kuantitas penduduk sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk Indonesia

Besarnya sumber daya manusia Indonesia dapat di lihat dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk di Indonesia berada pada urutan keempat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

b. Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Peningkatan penduduk dinamakan pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia Lebih kecil dibandingkan Laos, Brunei, dan Filipina.

c. Kepadatan penduduk Indonesia

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang dihuni. Ukuran yang digunakan biasanya adalah jumlah penduduk setiap satu km2 atau setiap 1mil2. permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebarannya yang tidak merata. Kondisi demikian menimbulkan banyak permasalahan, misalnya pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, pemukiman kumuh dsb.

d. Susunan penduduk Indonesia

Sejak sensesus penduduk tahun 1961, piramida penduduk Indonesia berbentuk limas atau ekspansif. Artinya pada periode tersebut, jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Susunan penduduk yang seperti itu memberikan konsekuensi terhadap hal-hal berikut :

– Penyediaan fasilitas kesehatan.

– Penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah.

– Penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk kerja.

– Penyediaan fasilitas social lainnya yang mendukung perkembangan penduduk usia muda.

Upaya-upaya Pemecahan Permasalahan :

1) Pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk,

Dilakukan dengan cara menekan angka kelahiran melalui pembatasan jumlah kelahiran,menunda usia perkawinan muda, dan meningkatkan pendidikan.

2) Pemerataan Persebaran Penduduk,

Dilakukan dengan cara transmigrasi dan pembangunan industri di wilayah yang jarang penduduknya. Untuk mencegah migrasi penduduk dari desa kekota, pemerintah mengupayakan berbagai program berupa pemerataan pembangunan hingga ke pelosok, perbaikan sarana dan prasarana pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi di pedesaan.

2. Permasalahan Kualitas Penduduk di Indonesia

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Masalah Tingkat Pendidikan

Keadaan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang tingkat pendidikannya relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju, demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk Indonesia.Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia disebabkan oleh:

Tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah rendah.
Besarnya anak usia sekolah yang tidak seimbang dengan penyediaan sarana pendidikan.
Pendapatan perkapita penduduk di Indonesia rendah.
Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan adalah :

Rendahnya penguasaan teknologi maju, sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Keadaan ini sungguh ironis, di mana keadaan jumlah penduduk Indonesia besar, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang sangat diperlukan dalam pembangunan.
Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru. Hal ini nampak dengan ketidakmampuan masyarakat merawat hasil pembangunan secara benar, sehingga banyak fasilitas umum yang rusak karena ketidakmampuan masyarakat memperlakukan secara tepat. Kenyataan seperti ini apabila terus dibiarkan akan menghambat jalannya pembangunan.
Upaya-upaya Pemecahan Permasalahan :

1) Pencanangan wajib belajar 9 tahun.

2) Mengadakan proyek belajar jarak jauh seperti SMP Terbuka dan Universitas Terbuka.

3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain).

4) Meningkatkan mutu guru melalui penataran-penataran.

5) Menyempurnakan kurikulum sesuai perkembangan zaman.

6) Mencanangkan gerakan orang tua asuh.

7) Memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi.

b. Masalah Kesehatan

Tingkat kesehatan suatu negara umumnya dilihat dari besar kecilnya angka kematian, karena kematian erat kaitannya dengan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan yang rendah umumnya disebabkan:

Kurangnya sarana dan pelayanan kesehatan.
Kurangnya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan.
Gizi yang rendah.
Penyakit menular.
Lingkungan yang tidak sehat (lingkungan kumuh).
Dampak rendahnya tingkat kesehatan terhadap pembangunan adalah :

Terhambatnya pembangunan fisik karena perhatian tercurah pada perbaikan kesehatan yang lebih utama karena menyangkut jiwa manusia.
Jika tingkat kesehatan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan rendah, maka dalam melakukan apa pun khususnya pada saat bekerja, hasilnya pun akan tidak optimal.
Upaya-upaya Pemecahan Permasalahan :

1) Mengadakan perbaikan gizi masyarakat.

2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.

3) Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan.

4) Membangun sarana-sarana kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain.

5) Mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan.

6) Mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan.

c. Masalah Tingkat Penghasilan/Pendapatan

Tingkat penghasilan/pendapatan suatu negara biasanya diukur dari pendapatan per kapita, yaitu jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara. Negara-negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan per kapita rendah, hal ini disebabkan oleh:

Pendidikan masyarakat rendah, tidak banyak tenaga ahli, dan lain-lain.
Jumlah penduduk banyak.
Besarnya angka ketergantungan.
Berdasarkan pendapatan per kapitanya, negara digolongkan menjadi 3, yaitu:

Negara kaya, pendapatan per kapitanya > US$ 1.000.
Negara sedang, pendapatan per kapitanya = US$ 300 – 1.00.
Negara miskin, pendapatan per kapitanya < US$ 300.
Dampak rendahnya tingkat pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah:

Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang baik.
Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas.
Upaya-upaya Pemecahan Permasalahan :

1) Menekan laju pertumbuhan penduduk.

2) Merangsang kemauan berwiraswasta.

3) Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi.

4) Memperluas kesempatan kerja.

5) Meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa

Dari segi kuantitas, menurut Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237 juta jiwa. Angka ini menduduki ranking ke empat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China (1,3 milyar jiwa), India (998,1 juta jiwa) dan Amerika Serikat (276,2 juta jiwa). Dari segi kualitas pun, Indonesia masih menempati rangking ke 121 dari 187 negara di dunia yang diukur dari tingkat pendidikan juga kesehatan.

Dengan penduduk yang mencapai 237 juta jiwa, Indonesia adalah sebuah negara dengan multiculture yang besar. Ada lebih dari 300 kelompok etnik di Indonesia dengan berbagai budaya dan tradisi yang beraneka-ragam.

Selain keberagaman etnis, Indonesia juga mengakui enam agama resmi: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. 85,1% dari 237 juta jiwa penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Buddha dan Khonghucu.

Itulah keadaan kependudukan di Indonesia, berbagai macam etnis dan kepercayaan yang melebur harmonis dalam ideologi Bhineka Tunggal Ika.

Ditulis oleh Joni Syafrizal

Sumber :google.com /kependudukan indonesia

BkkbN

BKkBN
04-juni 2016 BKkBN
BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan visi “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas” dan misi “

Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten
BKkBN adalah lembaga kepemerintahan yang melaksanakan tugas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Sebagai lembaga pemerintahan, BKKBN memiliki kewenangan untuk:

Pembinaan dan peningkatan Kemandirian keluarga berencana.
Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk.
Peningkatan pemanfaaan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi.
Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan keluarga berencana
Peningkatan kualitas manajemen program.
Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk.
Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.
MEANING BKKBN

Kami Bangga menjadi Pelopor dan Pengerak dalam Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

Lembaga yang memiliki filosofi “Menggerakkan Peran Serta Masyarakat dalam Keluarga Berencana” ini membuat kebijakan sesuai dengan arah kebijakannya, yaitu:

Merevitalisasi Program Keluarga Berencana
Menyelarasikan Kebijakan Kependudukan dengan Kebijakan Pembangunan lainnya.
LANDASAN HUKUM

a. Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2).

Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya.

Fungsi
a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendaliaan penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
g. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
h. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
k. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
Saat ini, posisi kepala BKKBN diduduki oleh mantanAnggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan pada Komisi IX (2009-2014), Tenaga Ahli DPR-RI Komisi IX (2004-2008), Anggota DPR-RI pada Komisi VII (1999-2004) dan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (1978-1999)dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D. , yang secara langsung ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Prof. Nila F.

Ditulis oleh joni syafrizal

Disarikan dari http://www.bkkbn.go.id